Tag Archives: gubernur

Gubernur Jenderal Sunda Empire Ancam Akan Menutup Negara Indonesia

Wanita yang mengaku sebagai Gubernur Jenderal Pasifik di Sunda Empire Renny Khairani melontarkan ancaman serius kepada Negara – negara
yang tidak mau mendaftar ulang di Kekaisaran Sunda Empire.

Termasuk Indonesia dan Presidennya Jokowi harus mendaftar ulang.

Jika ancaman ini tidak diindahkan, Sunda Empire akan menyetop bantuan kepada negara – negara yang lali itu.

Seperti apa ancaman itu?

Tak cuma di Jawa Barat, Sunda Empire rupanya diklaim telah menyebar hingga ke Aceh.

Keberadaan Sunda Empire yang sebelumnya menyebar di wilayah Jawa Barat, kini juga sampai di Lhokseumawe, Aceh.

Di Aceh sendiri, Sunda Empire disebut – sebut sebagai Kekaisaran Matahari yang memliki kekuasaan seluas bumi.

Bahkan ada jabatan Gubernur Jenderal Teritori Pasifik, yang dipegang oleh Renny Khairani.

Kabar tersebut mulanya diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial.

Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah anggota Sunda Empiretengah melakukan kegiatan di sebuah ruangan.

Melansir tayangan YouTube tvOne News yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pasifik di Sunda Empire.

Dalam tayngan tersebut, Renny menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.

Tak segan – segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia.

Bahkan kelompok Sunda Empire ini memberi ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.

“Pemberhentian ranah Internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup.”

“Ya akan ditutup, termasuk Indonesia,” ujar Renny saat diwawancarai awak media.

Tak cuma Indonesia, Renny mengatakan akan menutup seluruh akses negara di seluruh dunia jika negara-negara tersebut tidak bergegas untuk melakukan pendaftaran ulang negaranya.

Togel Hongkong – Tito Tidak Setuju Petisi Pemecatan Gubernur

Togel Hongkong – Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja tentang wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat mengeluarkan gubernur mengundang reaksi. Mendagri Tito Karnavian memperjelas tidak sepakat dengan kuasa itu.

Wewenang itu ditata dalam Klausal 520 ayat 3 yang mengeluarkan bunyi:

Dalam soal kepala wilayah serta/atau wakil kepala wilayah sudah usai jalani penghentian sesaat seperti disebut pada ayat (2), tidak melakukan program strategis nasional, yang berkaitan dihentikan jadi kepala wilayah serta/atau wakil kepala wilayah

Beberapa kepala wilayah memberi respon kuasa Mendagri yang ada di draf Omnibus Law itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan permasalahan itu pada pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki pendapat. Itu kan daerah pemerintahan pusat,” sebut Anies pada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Selain itu Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi memberi respon positif masalah kuasa yang ditata dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurut dia, mendagri memang punya kuasa.

“Saya belum mengetahui itu. Tapi, ingin dikeluarkan atau mungkin tidak dikeluarkan, menteri dalam negeri itu yang mengendalikan pengendalian pemerintah,” kata Edy pada wartawan.

Ia memandang ketetapan itu bukan sebatas mengeluarkan kepala wilayah atau mungkin tidak. Menurut dia, hal yang ditata dalam Omnibus Law lebih pada masalah kesejahteraan rakyat.

“Fungsinya untuk kesejahteraan rakyat. Percepat pembangunan di republik ini,” jelas Edy.

Mendagri Tito selanjutnya membuka suara masalah kuasa itu dalam rapat dengar opini bersama dengan Komisi II DPR di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2020). Tito dihujani masalah draf omnibus law itu oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid.

“Saya diberi pertanyaan masalah RUU Cipta Lapangan kerja, Mendagri dapat mengeluarkan gubernur, bupati dan lain-lain. Saya sebutkan gubernur serta bupati itu jabatan politik, bukan tenaga kerja biasa. Tidak dapat dikeluarkan oleh atasan, tapi harus oleh DPRD dan sebagainya,” kata Sodik.

Ia menanyakan adakah faksi dari Kemendagri yang masuk ke panitia kerja (panja) berkaitan Omnibus Law.

“Hingga ada klausal yang mengeluarkan bunyi semacam itu. Mendagri dapat mengeluarkan gubernur, gubernur dapat mengeluarkan bupati dan sebagainya. Adakah faksi pemerintah yang masuk dalam panja itu?” sambungnya.

Memberi respon hal tersebut, Tito pastikan belumlah ada klausal tersangkut kuasa Mendagri dapat mengeluarkan gubernur. Jika benar ada klausal itu, Tito akan menurunkannya dari draf omnibus law.

“Pertama, saya ingin revisi di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, saya telah cek belumlah ada klausal tentang penghentian kepala wilayah oleh Mendagri atau Presiden. Kalaulah ada, tidak kita… saya jadi Mendagri minta itu didrop (di turunkan),” kata Tito.

Tito tidak setuju dengan wewenang itu. Karena menurutnya, penghentian gubernur atau kepala wilayah sudah diulas di UU 23 Tahun 2014 mengenai Kepala Wilayah dari mulai klausal 67 sampai klausal 89. Di UU itu sudah ditata proses penghentian kepala wilayah.

“Disana berisi mengenai jika kepala wilayah dihentikan oleh Presiden, satu jika wafat, dua jika kalau mengundurkan diri, yang ke-3 dihentikan. Nah dihentikan ini diantaranya sebab tidak melakukan program strategis nasional, yang ke-2 contohnya tinggalkan tempat beruntun tanpa ada izin sepanjang 7 hari atau akumulatif tidak beruntun sepanjang 1 bulan, peringatan pertama, peringatan ke-2, itu bisa dihentikan temporer tiga bulan,” kata Tito.

Dari UU tersebutlah Tito pastikan wawasan penghentian kepala sudah ditata. Tito menjelaskan dalam UU itu gubernur bisa ajukan penghentian bupati atau wali kota pada Kemendagri.

“Nah ini baca saja klausal itu, berarti apa? Wawasan mengenai wewenang Presiden cq Kemendagri untuk menghentikan kepala wilayah itu telah ditata UU. Serta tidak cuma pada jika pusat pada Gubernur, Gubenur bisa ajukan penghentian kepala wilayah yang tidak cocok pasal-pasal itu pada Mendagri untuk beberapa bupati serta wali kota,” paparnya.

Anies Menilai Pompa Air Tidak Efektif Untuk Mencegah Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan ada titik dimana proses pemompaan banjir tidak efisien. Malah, rumah pompa dikirimi air dari tempat pembuangan air sampai digenangi.

Walau ada insiden semacam itu, Anies tidak mengalihkan tempat rumah pompa yang sempat digenangi.

“Tidak (akan dipindah), memang itu sebab permukaan air itu begitu tinggi. Tempat yang harusnya dihisap, yang dihisap malah kekirim air,” sebut Anies pada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2019).

Insiden pompa digenangi disebutkan Anies dapat mengakibatkan kerusakan pompa. Sekarang, Pemprov DKI Jakarta sudah mencatat pompa-pompa yang rusak.

“Kita kerjakan audit kok. Yang pompa-pompa yang tempo hari sempat tidak berperan sebab terbenam. Memang unik, pompa mengambil dari satu sungai dipindah ke sungai lain yang tambah tinggi. Air telah ngalir dahulu dari sungai yang tambah tinggi (hingga pompa digenangi),” sebut Anies.

Anies akui sedang melakukan perbaikan pompa-pompa rusak itu, mengingat sekarang Jakarta masih juga dalam musim hujan.